Filter by
Analisis Pro Kontra terhadap Eksistensi Delik Perzinahan Sebagai Delik Biasa
Zina adalah salah satu penyebab utama kehancuran peradaban, menyebarkan penyakit yang sangat berbahaya dan mendorong manusia untuk terus hidup melajang dan hidup bersama tanpa menikah, hal inilah yang menyebabkan zina sebagai biang keburukan, pemborosan, fornikasi dan prostitusi. Hal ini tentu memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bemasyarakat di Indonesia. Dalam skripsi yang berj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010203
- Collation
- ix, 81 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematia…
Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010257
- Collation
- i, 71 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Gin t
Analisis Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Kehutana…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021105
- Collation
- iv.138 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Peran Pendamping Bupati da…
Politik hukum merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Pada BAB II Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pendampingan melaksanakan tugasnya untuk melakukan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021069
- Collation
- i,112 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Legalitas Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) R…
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonmian Indonesia, Akan tetapi banyak permasalahan yang dialami oleh UMKM saat menjalankan usaha mereka, beberapa permasalah yang cukup banyak dirasakan oleh Usaha Mikro, Ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021032
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 1 Tahun 2020 Tentang Ket…
Peraturan Daerah merupakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dengan memerhatikan kembali seluk beluk dari suatu daerah yang berbeda-beda. Salah satu yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten pelalawan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang tujuannya adalah untuk mengendalikan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021005
- Collation
- i,123 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengobatan Tradisional Di Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengobatan tradisional di Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengobatan tradisional di PekanbaruPenelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kota Pekanbaru dengan sampel penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022159
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Investas…
Kebijakan formulasi pada suatu undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dengan melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan masa-masa yang akan datang dengan melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap kekosongan hukum atas perlindungan korban tindak pidana, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum. Maraknya Lembaga Jasa Ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021046
- Collation
- v, 129 Hlm.; 30x 21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Insvestor Pasar Modal: Studi Perbandingan di…
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui, mengkaji, menganalisis mengenai perbandingan pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai perlindungan hukum investor pasar modal. Rumusan msalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal di Indonesia dan Amerika Serikat? Dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191022149
- Collation
- iv, 103 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Ma…
Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah Corona Virus D…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191021007
- Collation
- 112 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography