ABSTRAK Pelaksanaan administrasi pertanahan terkadang dapat mengalami kendala, sehingga menimbulkan terjadinya sengketa. Seperti sengketa lahan antara Masyarakat Desa Hurung Jilok dan PT. Sumatera Sylva Lestari yang tumpang tindih dan sampai saat ini belum ada kejelasan status tanah milik masyarakat sehingga tidak mendapatkan haknya terhadap tanah yang menjadi sengketa tersebut. Pokok permasala…
Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya Polisi, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat di hitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tida…
Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep system pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai dipraktekkan di Indonesia, khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sesuai amanat dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Ber…
Pada Pasal 105 KHI dalam hal perceraian, pemeliharaan pada anak yang belum termasuk mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak milik ibu kandungnya. Pemeliharaan pada anak yang sudah terrmasuk mumayyiz akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantaranya ayahnya ataupun ibunya untuk pemegang hak atas pemeliharaananaknya. Terkait pembiayaan pemeliharaan anak tersebut itu dita…
Menurut pasal 1 angka (1) peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan semua pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pat…
Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang mengajukan upaya perlawanan verzet dalam perkara perceraian karena terjadinya putusan verstek sebanyak 33. Tergugat telah dipanggil ke pengadilan namun tidak hadir, sehingga hakim menjatuhkan putusan verstek. Ketentuan SEMA No. 9 Tahun 1964, Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv), dan Pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) berkaitan eratdengan masalah putusan ver…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi landasan para Hakim dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika. Salah satu alasan dikeluarkan SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahguna narkotika yang semakin m…
Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 permohonan dispensasi nikah selalu ada hingga mencapai 179 permohonan. Yang mana dispensasi merupakan keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur untuk dapat melangsungkan pernikahan yang mana Dasar Hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat …