Negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki masalah yang berkaitan dengan sistem perekonomian dalam hal ini untuk memperbaiki sistem perekonomian perlu adanya modal dari lembaga peminjaman agar dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Masalah pokok yang membuat peneliti tertarik untuk diangkat peneliti dalam penelitian adalah Bagaiman Prosedur Praktek Simpan Pinjam Di …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice juga didasarkan pada upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak berorientasi ke hukuman penjara saja, melainkan memuat prinsip restorative justice pula. Oleh karena itu, muncul wacana untuk menggunakan restorative justice melalui muatan KUHP, karena lebih mengutamakan adanya kesepakatan para…
Pekerja merupakan aset bagi sebuah perusahaan yang harus dijaga dan di pelihara, begitu juga dengan hak-hak pekerja seperti upah lembur yang merupakan kewajiban dari suatu perusahaan untuk memenuhi upah lembur tersebut, tetapi yang terjadi pada Ramayana Robinson Panam tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, dimana berdasarkan undnag-undang ketenaga kerjaan perusahaan harus membayar u…
Dalam dinamika ketatanegaraan modern, pembentukan undang-undang dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga responsif dan akuntabel. Di Indonesia, proses legislasi kerap menghadapi tantangan seperti waktu yang panjang, tumpang tindih substansi, hingga tekanan politik yang memperlambat respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, konsep fast track legislation menjadi relevan sebag…
Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi di Indonesia (The Guardian Of Constitution). MK berfungsi memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan Pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagai penafsir konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Salah satu…
Di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila seorang pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dimana perkawinan hanya di izinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut akan dapat menimbulkan percera…
Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia ambil andil dalam mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi Berdasarkan hasil data statistik penerbangan sebelum masa pandemi di Bandara Sultan Syarif Kasim II pada tahun 2019 menunjukan angka performa penerbangan baik dari segi delay, cancel maupun on time performance dapatseluruh maskapai mempun…
Dalam praktik peradilan pidana, terkadang hakim menemukan perkara- perkara yang sifatnya ringan dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, yang secara sosial, dianggap tidak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi tetap dipidana karena belum adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada jenis perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan tes…
Air bersih merupakan kebutuhan vital dan hak dasar yang wajib dipenuhi negara melalui pelayanan publik. PDAM Tirta Bulian, sebagai BUMD di Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi, memiliki peran penting dalam menyediakan air bersih yang layak dari segi kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan PDAM, seperti air k…
Dalam rangka menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu strategi represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum yaitu penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang merupakan salah satu ca…