Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. M…
Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kota Tembilahan. Penelitian naskah ini dilakukan dengan didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan masyarakat Suku Bugis pada lingkungan tampat tinggal peneliti di Kota Tembilahan. Terhadap penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, Pertama bagaimana pengaturan pembagian harta warisan pada masyara…
Penurunan produksi minyak bumi akibat berkurangnya tekanan reservoir dan perubahan karakteristik batuan mendorong perlunya penerapan metode peningkatan perolehan minyak (EOR). Salah satu metode EOR yang menjanjikan Adalah Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) yang memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan perolehan minyak melalui aktivitas metabolik bakteri yang menghasilkan bio-product. …
Lembaga pembiayaan atau jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia masih tetap menguasai benda yang dijaminkan, karena hanya hak kepemilikannya saja diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Dalam hal pembiayaan pembelian mobil, maka mobil dapat tetap dikuasai oleh debitur namun hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur dengan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia…
ABSTRAK Secara tegas, KUH Perdata mengatur bahwa penyewa wajib menanggung tanggung jawab jika ada kerusakan pada barang selama masa sewa. Namun, jika kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh penyewa dan dapat dibuktikan, maka penyewa tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu. Meski begitu, dalam praktiknya, masih terdapat individu yang tidak memahami tanggung jawabnya, sehi…
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah kompleks yang menjadi tantangan global. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual yang mendorong penerapan kebijakan pidana yang lebih tegas, yaitu pidana kebiri. Kebijakan ini memicu kontroversi terkait hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pidana terhadap pid…
Perkembangan digitalisasi yang ditandai dengan berbagai alat teknologi yang dimana setiap orang dapat mengolah,memproduksi,serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi.Digitalisasi sudah merubah cara bisnis beroperasi,Namun di sisi lain kemajuan teknologi ini juga memberikan peluang kepada pengguna untuk melakukan kecurangan,kejahatan dan pelanggaran terkhususnya mengenai ke…
Transformasi digital sektor kesehatan melalui kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) membawa konsekuensi yuridis fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini merekonstruksi paradigma tata kelola informasi kesehatan dari rezim kerahasiaan medis yang bersifat paternalistik-pasif menjadi rezim pelindungan d…
Adanya hubungan afiliasi (conflict of interest) antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan (swasta) menjadi faktor pendukung terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya di sektor kehutanan, Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman s…
Perkembangan Desa di Indonesia berdasarkan aspek yuridis dapat dilihat melalui penerapan berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, perubahan signifikan dalam regulasi pemerintahan desa di Indonesia, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, transisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan dari 6 tahun (maksimal 3 per…