Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pengelolaan barang milik daerah pada proses penghapusan barang di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum terlaksana sehingga tidak maksimalnya usulan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah karena jumlah barang sudah memenuhi dengan jumlah pegawai yang ada, terjadinya kerugian dan pemborosan beban pemeliharaan…
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa modul Kearifan lokal masyarakat Kampar Kiri Hulu dalam pengelolaan lubuk larangan Sungai Subayang berbasis modul pada materi keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di kelas X SMA. Penelitian ini merupakan penelitian jenis pengembangan (Research and Development) dengan mengadaptasi model ADDIE dan dibatasi dari tahap analisis,…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan pelaksanan akuntabilitas dan transparansi penatausahaan barang milik daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) di Provinsi Riau.. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi penatausahaan barang milik daerah, yang terdiri dari enam indikator yaitu: Pembuatan Keputusan, Sosialisasi Kebijakan,…
Masyarakat hukum adat Kenegrian Kopah memiliki aturan adat yang kuat mengenai perkawinan, salah satunya adalah larangan perkawinan sesuku yang dipercaya memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Sejarah larangan perkawinan sesuku ini dapat ditelusuri dari adanya turunan tradisi-tradisi adat yang ada di suku minangkabau, yang mana masyarakat adat pada masa itu mengatur banyak aspek kehi…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diharapkan dapat memberikan kegiatan usaha perdagangan yang adil, tidak hanya bagi pelaku jasa pengiriman saja melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen. Namun hal ini masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam pengiriman barang terutama di PT Erte Tours …
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemerintah dan masyarakat melakukan perbuatan hukum, perubahan kepemilikan hak atas tanah dari Sertifikat Hak Milik Menjadi barang milik daerah, dan diberikan kembali ke pada masyarakat dengan status hak atas tanah yang baru seperti kesepakatan bersama, tetapi dalam prakteknya yang terjadi dilapangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan d…
Pelaksanaan lelang barang rampasan negara (Baran) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan warga negara namun saat implementasinya dilapangan tmasih banyak kekurangan baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dan kedisiplinan dari berbagai pihak yang terlibat yaitu Kejaksaan Negeri, KPKNL…
Toko Ilham ini grosir bergerak dibidang fashion, menjual pakaian laki-laki, Permasalahan yang dialami toko ini yaitu masalah pemantauan jumlah stok barang, karena pemilik toko hanya menerka dalam pemesanan barang, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kelebihan dan kekurangan pada jumlah stok barang. Selain itu proses pengolahan data transaksi yang masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan…
Penelitian ini di latar belakangi oleh belum optimalnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna oleh Kepala Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina Karang Taruna. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya peningkatan Kemampuan anggota Karang Taruna sehingga Kepala Desa di pandang perlu untuk melaksanakan pembinaan. Tuju…
Penyemenan memiliki peran krusial sebagai pelindung casing dari berbagai masalah serta berfungsi mengisolasi hidrokarbon yang terdapat di lapisan zona produktif. Kegagalan dalam penyemenan dapat berakibat pada kerugian signifikan, baik dari segi material, biaya, maupun waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas kombinasi arang aktif tempurung kelapa dan dolomit terhadap filtration l…