Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum tirta Dumai bersemai Kota Dumai.. Adapun dasar Pengelolaan Air Bersih di Kota Dumai Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah Dumai Bersemai. dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih kota dumai, p…
Tujuan utama penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 7 orang dengan Kepala Bapenda Provinsi Riau sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini m…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
Kota Pekanbaru sebagai kota pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai kota industri maka prospek Pajak Reklame cukup potensial untuk waktu yang akan datang. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Realisasi pajak reklame setiap …
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN STATUS DESA DI PROVINSI RIAU ABSTRAK Oleh FADIL MUHAMMAD SALIM Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehing…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi koordinasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam mendukung efektivitas kerja antarbagian dalam struktur pemerintahan. Fungsi koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan manajemen birokrasi, terutama dalam mengatur pengaturan tugas, sinkronisasi pelaksanaan program, serta pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.…
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pengelolaan barang milik daerah pada proses penghapusan barang di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum terlaksana sehingga tidak maksimalnya usulan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah karena jumlah barang sudah memenuhi dengan jumlah pegawai yang ada, terjadinya kerugian dan pemborosan beban pemeliharaan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas. Potensi pariwisata bahari di wilayah ini sangat besar, ditunjang oleh keindahan alam, keberagaman hayati laut, dan budaya lokal yang unik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber p…
Pelaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bengkalis mengalami Kenaikan dan juga penurunan dimulai dari tahun 2023-2024, dikarenakan kurangnya efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan gelandangan dan Pengemis yang berada di kota Bengkalis, peneliti mengambil Kota Bengkalis (Pulau B…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…