Filter by
Pelaksanaan Praktik Kredit Pada Fitur Layanan Shopee Paylater Di Kalangan Mah…
Shopee PayLater adalah platfrom belanja Online bertujuan untuk memudahkan proses belanja Online para penggunanya. Shopee PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Namun, dibalik kemudahannya ada beberapa hal yang menjadi pert…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010554
- Collation
- 114 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 332.7
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-com…
Kegiatan perdagangan masyarakat telah berkembang pesat, hal tersebut dipengaruhi oleh majunya teknologi sistem transaksi elektronik yang dikenal dengan nama ecommerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut disatu si…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010188
- Collation
- i-92 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 381.3 Tau P
Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (…
Harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ialah harta yang telah dimiliki sebelum berlangsungnya akad perkawinan, sedangkan harta bersama adalah harta yang ada/dimiliki setelah terjadinya akad perkawinan, kecuali terdapat pengecualian dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa jika terj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021113
- Collation
- 212 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.01
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam …
Politik uang tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021038
- Collation
- 131 Hlm.,30x20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Politik Hukum Terkait Dengan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam P…
Pasca Mahkamah Konstitusi membahas beberapa putusan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan dimana Mahkamah menambah norma/frasa perbedaan pendapat di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut. Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022234
- Collation
- 184 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Labersa Water Park Riau Fantasi Kabupaten…
Tanggung Jawab Hukum oleh pelaku usaha kepada konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai 28 Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung Jawab Hukum dilaksanakan agar posisi antara pelaku usaha dan konsumen adil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di Labersa Water Park Riau Fantasi dibeberapa wahana permainannya terdapat kerusakan yang menyebabkan beberapa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010596
- Collation
- 116 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Ran T
Peranan Layanan Bantuan Hukum Online Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Wila…
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Riau melakukan inovasi untuk memenuhi dan mengimplemantasikan Negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sesuai dengan Undang-Und…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021130
- Collation
- 139 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.01
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pidana Menghukum Ganti Kerugian Kepada Terd…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022257
- Collation
- 118 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (kbgo) Berbent…
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu serangan yang dilakukan terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang yang menggunakan teknologi digital sebagai fasilitasnya. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum salah satu tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu revenge porn di wilayah hukum Polda Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021107
- Collation
- i,143 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pida…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul ini merupakan tindakan yang memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Masalah pokok…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010466
- Collation
- 100 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.03 Agn I
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography