Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, status kepemilikan tanah dalam kawasan hutan menurut Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya, memberikan tantangan besar bagi masyarakat setempat yang telah mengelola tanah sejak lama dan bahkan dilandasi hak atas tanah. Tanah tersebut, justru dijadikan Pemerintah sebagai kawasan hutan yang artinya kawas…
Pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian ancaman atau penjatuhan sanksi berupa penderitaan kepada seseorang yang secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas diancam pidana oleh undang-undang. Tujuan sederhana dari pemidanaan guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana, kemudian memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta menimbulkan rasa bersalah bagi pelaku ti…
Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang-undang sertifik…
Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia hal berkaitan dengan isi dari UUD 1954 Pasal 33 Ayat 3, pentingnya mengelola hak atas tanah masalah pertanahan biasanya muncul pada masyarakat yang cenderung kurang akses terhadap tanah dan perlindungan hak masyarakat akibat penggunaan lahan yang tidak terkelola, pembahasa mengenai tanah diatur didalam UU No 5 Tahun 1960 akan tetapi…
Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang dimiliki si pencipta atau si pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai berikut: Hak cipta adalah hak eks…
Perkembangan platform digital telah membuka peluang luas bagi kreator konten untuk berkarya dan berkolaborasi dengan berbagai merek. Namun, dalam praktiknya, banyak konten yang digunakan ulang oleh pihak merek tanpa izin, tanpa kompensasi, atau bahkan digunakan sebagai testimoni palsu. Fenomena ini menimbulkan kerugian bagi kreator, baik secara moral maupun ekonomi, dan menimbulkan pertanyaan m…
Studi ini mengkaji penerapan prinsip non-refoulement oleh International Organization for Migration (IOM) Pekanbaru dalam menangani pengungsi yang masuk ke Provinsi Riau. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam International refugee law yang melarang pemulangan paksa atau pengusiran pengungsi ke negara asal jika terdapat risiko penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau ancama…
Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminkan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminkan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan ke…
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak transgender, khususnya hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan menduduki jabatan publik di Indonesia. Studi ini memusatkan analisis pada kasus seorang transpuan yang terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tengga…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan …