Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil). Fenomena “serangan fajar” atau money politic dalam Pemilu menjadi perhatian serius karena dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarak…
Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menentukan bahwa pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dibagi sama rata antara mantan suami dan mantan istri kecuali adanya perjanjian kawin. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Twg, Perkara ini tanpa adanya perjanjian kawin sebelumnya, hakim memutuskan pembagian harta bersama 30% untuk mantan suami dan 70% untuk mantan istri, hal ini menarik unt…
Berdasarkan peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) yang mengatur pengelolaan lahan juga merupakan indikator untuk menilai kewenangan negara dalam penguasaan lahan. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 menegaskan bahwa hak negara atas tanah mencakup semua aspek, termasuk tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam di dalamnya, yang dianggap sebagai b…
Kemandirian kekuasaan peradilan dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan hakim tidak dapat dipisahkan dari pemecah perkara, profesi hakim adalah profesi yang terhormat karena kehadiran keadilan tidak bisa lepas dari hakim dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, Bagaimana Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Ko…
Konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta merupakan fenomena yang sering terjadi. Permasalahan sengketa tanah antara masyarakat adat Sakai dengan PT Murini Wood Indah Industry misalnya. Permasalahan tanah bermula saat masyarakat adat mengetahui perusahaan menggarap lahan di luar batas Hak Guna Usaha seluas 387 hektare yang merupakan tanah ulayat. Kemudian permasalahan sela…
Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam hukum pidana yang terjadi karena adanya suatu jabatan atau wewenang yang diberikan kepada seseorang. Pada penelitian ini lebih ditekankan kepada analisis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu b…
Berdasarkan hasil prasurvei penelitian yang peneliti temukan bahwa sertifikat tanah dengan Warkah Nomor: 8085/XII/RGT/1998 yang memiliki luas tanah 10.000 M2 berlokasi di Desa Lahai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dimiliki oleh Bapak M. Zen ingin melakukan proses peralihan hak tanah melalui jual beli tetapi terkendala karena tanahnya termasuk ke kawasan hutan…
Kepemilikan tanah yang sah harus sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, yaitu disebut dengan sertipikat tanah. Dalam proses peralihan hak atas tanah terkadang terdapat kendala dalam pembuatan akta jual beli yaitu salah satu pihak tidak dapat hadir untuk penandatanganan akta tersebut, oleh sebab itu dibuatlah akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menyelesaikan …
Dalam dunia musik, pendaftaran hak cipta atas lagu dianggap penting oleh banyak musisi pada saat ini. Bukan tanpa alasan mengapa itu bisa dikatakan, salah satu penyebabnya adalah perubahan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta atas lagu, pencipta tidak hanya dapat untuk memantau pengelolaan terhadap pemanfaatan lagunya tapi juga mendapatkan pe…