Filter by
Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHAP mendapat perhatian khusus dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan dari tahap penyelidikan hingga putusan dari hakim. Menurut banyak ahli hukum dan masyarakat hal itu tidak setimpal dengan kerugian yang dihasilkan, sehingga dibutuhkanlah penegakan hukum dengan konsep Mediasi Penal. Dipaham…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010063
- Collation
- i, 98 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKU…
Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan diterbitkan dalam tribunnews pada hari Kamis, 16 Maret 2023. Seorang pelajar melakukan pencabulan terhadap anak berusia 14 tahun. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang telah menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah Bagaiman…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022155
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Men…
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perbuatan melawan hukum sengketa tanah menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan secara mediasi masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah diluar peradilan yang mengakibatkan lamanya proses penyelesaianya hal ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010295
- Collation
- ix, 122 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Covid-19 Di Ind…
Kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang sedang menyusahkan ini. Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010232
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di…
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207322109
- Collation
- ii,157 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Optimalisasi Pemanfaatan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sei Alam Kecamatan Beng…
Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis optimalisasi pemanfaatan keuangan dana desa pada Desa Sei Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan untuk menganalisis penguatan optimalisasi pemanfaatan keuangan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai strategi penelitian. Adapun infoman penelitian sebanyak 11 orang. Hasil penelitian me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217121028
- Collation
- x,196 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PENGELOLAAN DANA DESA DALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KELESA KECAMATAN SE…
Penelitian ini di lakukan di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode des…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217310372
- Collation
- i, 85 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Pemerintahan 332.17 Fik p
Analisis Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Kehutana…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021105
- Collation
- iv.138 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Program Kampung Restorative Justice Sebagai Pelapor Penyelesaian…
Implementasi Kebijakan hukum pidana oleh Kejaksaan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga meningkatkan permohonan penghentian penuntutan perkara dengan kerugian kecil. Giat sosialisasi kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mendirikan program kampung restora…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021103
- Collation
- ix,115 Hlm.;30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Optimalisasi Pidana Bersyarat Melalui Penerapan Keadilan Restoratif
ingginya tingkat overkapasitas hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia berimplikasi pada berbagai permasalahan yang menimbulkan keraguan mengenai keefektifan pelaksanaan pidana penjara dari segi pembinaan khususnya bagi pidana penjara yang dijatuhkan dalam jangka pendek. Maraknya berbagai fenomena viral penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah mengini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022165
- Collation
- 120 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Jat o
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography