Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik peradilan, perkara penggelapan dalam jabatan sering menimbulkan perbedaan dalam proses pembuktian maupun pertimbangan hukum hakim, sehingga perlu dilakukan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta menganalisis dampaknya terhadap pengembangan karir pegawai pasca pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kebijakan penyetaraan jabatan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan birokrasi yang leb…
Kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional untuk menyederhanakan birokrasi serta mewujudkan sistem kerja yang berbasis kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan kebijakan penyetaraan jabatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.…
Perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan pembatasan dua periode dimaksudkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas penyelenggara…
Pencapaian tujuan suatu perusahaan akan terlihat dari bagaimana cara karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang diukur dari segi kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan menyadari pentingnya pelatihan dan promosi jabatan sebagai fakt…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui …
Perkembangan Desa di Indonesia berdasarkan aspek yuridis dapat dilihat melalui penerapan berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, perubahan signifikan dalam regulasi pemerintahan desa di Indonesia, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, transisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan dari 6 tahun (maksimal 3 per…
Hukum pidana menjadi sebagian dari instrumen yang penting di dalam sistem hukum yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan di kehidupan masyarakat Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga, serta pentingnya memastikan bahwa pembuktian dilakuka…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan rotasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Graha Permata Hijau Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif degan analisis data Partial Least Squares (PLS). Pengumpulan data pada penelitian mengunakan …
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara pidana dengan Nomor Putusan 221/Pid.B/2024/PN Pbr yang melibatkan terdakwa Hengki Ternando selaku Operasional Manager DD Bar Pekanbaru. Terdakwa didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan bersama saksi Rahmi Pratiwi (berkas terpisah), dengan cara …