Filter by
Implikasi Penghapusan Ambang Batas (Presidential Threshold) Terhadap Pencalon…
Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, pemilihan umum adalah cara utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, juga dikenal sebagai ambang batas presiden, merupakan salah satu masalah yang terus diperdebatkan selama penyelenggaraan pemilihan presiden…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010610
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-K/2012 TERHADAP HUTAN A…
Hutan adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama dalam hal mengelola sumber daya alam dan mempertahankan budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pijakan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022148
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislato…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010560
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden-Calon…
Pengujian undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitiusi harus taat terhadap asasasas yang berlaku, salah satunya adalah Asas Nemo Judex in Causa Sua, merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitiusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indones…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021011
- Collation
- i, 90 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM MAHKAMAH KONSTITUSI PO…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dengan postingan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia pencalonan wakil presiden, yang memicu perdebatan dan juga perselisihan pendapat orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut. Hal ini melibatkan terjadinya komunikasi melalui kolom komentar postingan akun instagram @mahkamahkonstit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 206210438
- Collation
- i, 90 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo…
Penelitian ini di latarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Meskipun permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang notabene seorang mahasiswa dengan legal standing yang dipertanyakan,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010562
- Collation
- i, 82 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-un…
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021128
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/puu-viii/2010 Terhadap Pengujia…
ABSTRAK Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga deng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010408
- Collation
- 92 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography