PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT P…

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…

EKSISTENSI PASAL 35 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI …

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak keperdataan warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberika…

PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PUTUSAN LEPAS (ONSLAAG VANRECHTVERVOLG…

agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020 kasus Karen Agustiawan. BJR penting untuk melindungi direksi, mendoro…

Analisis Asas Reformatio In Melius Dalam Perkara Pidana Di Mahkamah Agung (s…

ABSTRAK Asas Reformatio in Melius merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya Kasasi. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum (judex jurist) seringkali memperluas pemeriksaannya pada fakta. Pemeriksaan yang demikian berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan menjadi lebih ber…

Pemanggilan Para Pihak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 T…

Relaas panggilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dilakukan oleh jurusita dan jurusita pengganti sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hukum acara perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPer. Ket…

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konsitusi No 18/puu-XVIII/2019 TERHADAP Peluksan…

Edition

-

ISBN/ISSN

171010107

Collation

ii, 105 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 306.25 Moh p

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUU-XV/2017 terhadap …

Edition

-

ISBN/ISSN

151010109

Collation

76.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 306.25 Rez a

Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No. 100/ PUU-XIII/2015 terhadap Pengujian…

Edition

-

ISBN/ISSN

151010438

Collation

i, 164 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

341.552 Isf a

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 65P/Hum/ 2018 Terhadap Uji Materi …

Edition

-

ISBN/ISSN

161010450

Collation

x, 90 Hlm.;30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 306.25 Ren t