EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH PENYI…

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang diedarkan tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara serta berdampak negati…

Implementasi Etika Kerja Islam Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Penelitian ini di latar belakangi oleh pentingnya penerapan etika kerja islam pada pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Etika kerja islam merupakan bagian penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan. semangat ibadah dalam menjalankan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan eti…

Penegakan Hukum Oleh PPNS BBKSDA Riau terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Di…

Bangsa Indonesia dianugrahi kekayaan yang berlimpah berupa sumber daya alam hayati, beragam jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Satwa yang ada diindonesia sangat banyak, namun indonesia tidak bisa menjaga satwa yang dimilikinya, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu faktor yang mengancam satwa tersebut adalah adanya perburuan untuk di perdagangk…

Analisis Yuridis Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi di Wilayah Hukum Peng…

Tidak semua pernikahan berjalan semulus harapan semua pasangan, Ada saja kendala yang dapat menyebabkan sebuah pernikahan tidak berjalan mulus, dan salah satu solusi bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan pernikahannya yaitu perceraian. Hal ini tidak mengecualikan Pegawai Negeri Sipil, meskipun Pegawai Negeri Sipil yakni wakil Negara dan perilakunya menjadi contoh ataupun teladan untuk r…

PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS KEHUTANAN PROVINSI RIAU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDA…

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Tindakan perambahan hutan terjadi peningkatan khususnya di kawasan hutan Indragiri Hulu. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan jika PPNS …

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI NEGERI SIP…

Setiap warga negara Indonesia harus mengikuti hukum positif yang berlaku untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Namun, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, terdapat oknum PNS memanfaat…

Analisis Kualitas Pelayanan Hak Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Bidang…

KUALITAS PELAYANAN HAK PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU Oleh : Ary Pratama Siregar ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas pelayanan Hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawa…

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawa…

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dikarenakan adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan data tahun 2019-2021, sehingga dengan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dalam bentuk karya ilmiah tesis. Penelitian ini bertujuan …

Implementasi Pemberhentian Pns Dengan Status Tidak Dengan Hormat Berdasarkan …

Edition

-

ISBN/ISSN

171010158

Collation

i, 133 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 352.63 Put i