Filter by
EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PEMBIAYAAN NON-BANK BERDASARKAN PUTUS…
Penelitian ini membahas eksekutorial objek jaminan fidusia dalam pembiayaan non-bank berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021. Putusan ini mengubah ketentuan eksekusi sertifikat fidusia yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, dengan menekankan pentingnya adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi terlebih dahulu. Implikasi putusan ini berdampak pada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 241021037
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.598 Sai E
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/puu-xx/2022 Tentang Pen…
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) memohon untuk dilakukan uji materi Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pokok permohonan terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010164
- Collation
- i-129 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 306.25 Nur a
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/puu/xiii/2015 Terhadap Pe…
Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenanga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari praktik-praktik yang bertent…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010487
- Collation
- iv-87 Hlm. 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.598 Rim t
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/phpu/pres.xxi/2…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010110
- Collation
- i, 176 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL
Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021031
- Collation
- i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Muh a
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-un…
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021128
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/puu-viii/2010 Terhadap Pengujia…
ABSTRAK Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga deng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010408
- Collation
- 92 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/puu-xiv/2016 Tentang Pengujian …
Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakilkan oleh Mendagri dalam membatalkan Perda dan Perkada, dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal ini tersebut karena berdampak secara langsung kepada masyarakat dimana hal ini akan sangat memberatkan bag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021094
- Collation
- 129 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.02 Edi A
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/puu-xviii/2020 Atas Uu …
Pengadilan pajak yang sistem lembaganya merupakan dua kekuasaan negara saat ini menimbulkan keraguan, karena Pengadilan Pajak harus bertindak independen dan adil dalam memberikan keputusan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya pu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010227
- Collation
- i, 89 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 306.25 Meg a
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography