ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}

Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
  • Location
    See More
  • Language
Found 44 from your keywords: author=Suparto
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
cover
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/puu/xiii/2015 Terhadap Pe…
Comment Share
Rimba Dubby BraggiSuparto

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenanga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari praktik-praktik yang bertent…

Edition
-
ISBN/ISSN
161010487
Collation
iv-87 Hlm. 30X21 Cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 342.598 Rim t
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pen…
Comment Share
Ifantry muliaSuparto

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa secara hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang b…

Edition
-
ISBN/ISSN
151010497
Collation
I, 87 Hlm.; 30x21 cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 343.01 ifa t
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/phpu/pres.xxi/2…
Comment Share
SupartoRahayuning Triani Lestari

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…

Edition
-
ISBN/ISSN
211010110
Collation
i, 176 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislato…
Comment Share
SupartoSalim Kusuma

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …

Edition
-
ISBN/ISSN
211010560
Collation
i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Sanksi Administratif terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksan…
Comment Share
Rowi AuliaSuparto

Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan sebelumnya di dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Presiden da…

Edition
-
ISBN/ISSN
201010196
Collation
i, 118 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 341.5 Row s
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL
Comment Share
SupartoMUHAMMAD PANDU PUTRA HARTAMI

Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…

Edition
-
ISBN/ISSN
211021031
Collation
i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 340.5 Muh a
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam Menyelesaikan Pelanggaran P…
Comment Share
Dedi RisantoSuparto

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 menemukan beberapa pelanggaran, dari pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi seperti persoalan netralitas ASN, pelanggaran etik seperti pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan yang pada akhirnya diberhentikan hingga pelanggaran lainnya. Pelanggaran pemilu kepala daerah di Kabupaten Indragi…

Edition
-
ISBN/ISSN
191010617
Collation
i, 129 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 324.5 Ded k
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Un…
Comment Share
Rio Aprilian PutraSuparto

Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi Pembentukan Perda harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan …

Edition
-
ISBN/ISSN
171010261
Collation
ix, 90 hlm.; 30 x 22 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Dprd Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
Comment Share
Rezasyah PutraSuparto

Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD sangat tidak sebanding dengan jumlah Ranperda dalam Propemperda yang disepakati antara Pemda dengan DPRD. Dimulai dengan 18, lalu 20, hingga menjadi 22 Ranperda. Ranperda yang telah diajukan ke DPRD disahkan dan Perda tersebut mulai berlaku sehingga Perda Tahun 2020 bisa di Rekap. Pada hasil Rekap Perda Tahun 2020 Perda yang disahkan hanya 3. Masalah pokok…

Edition
-
ISBN/ISSN
171010105
Collation
11 hlm.; 30x 22 cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 340 Rez p
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengg…
Comment Share
SupartoHabib Al Huda

Dalam pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan secara eksplisit bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau yang disebut sebagai Perppu. Namun faktanya, selama ini mekanisme konstruksi Perppu secara detail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum dijelaskan secara konkrit dan rigid. Atas d…

Edition
-
ISBN/ISSN
221021056
Collation
i, 139 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 352.14 Hab k
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?