Pengancaman dengan senjata tajam adalah tindakan di mana seseorang menggunakan atau menunjukkan senjata tajam, dengan maksud untuk menakuti, mengintimidasi, atau memaksa orang lain. Tindakan ini dapat mencakup berbagai situasi, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, perampokan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan hingga konflik antar kelompok. Tindak pidana ini diatur…
Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan hukum dan memastikan bahwa masyarakat mematuhinya.Rakyat indonesia berusaha menerapkan aturan yang tegas dan terhormat,serta terwujudnya keadilan dan perdamaian.Di indonesia istilah "penegakan hukum"mengacu pada penerapan standar hukum yang ketat dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggar.Masyarakat memerlukan aparat penegak huk…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Pelalawan serta mengidentifikasi faktorfaktor penghambat pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mew…
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang merugikan individu maupun masyarakat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan mekanisme yang adil dan efektif. Di Nagari Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan tidak hanya melalui jalur hukum positif, tetapi juga melalui hukum pidana adat yang telah berkembang secara turun-temurun. …
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 41/PID.SUS/2023/PN PRP)”. Kasus ini berawal dari tindakan seorang pembina pondok pesantren yang menjatuhkan sanksi berupa hukuman fisik kepada seorang santri yang dianggap melanggar tata tertib. Sanksi tersebut berupa perintah untuk berend…
Bahwa masih cukup banyak para pecandu narkotika tidak diberikan hak untuk direhabilitasi, para tersangka narkotika lebih banyak dijatuhi hukuman. Mengacu pada Peraturan Makamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, maka tersangka narkotika jenis sabu apabila kedapatan tertangkap oleh pihak kepolisian dan didapati barang bukti sabu tersebut tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka bagi tersangka atau orang ter…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana desersi oleh anggota TNI AU dalam peraturan hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana desersi serta Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AU. Adapun rumusan masalah yaitu Pertama Bagimana Pelaksanaan Tuntutan Perkara Desersi Oleh Odi…
Kebijakan formulasi pada suatu undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dengan melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan masa-masa yang akan datang dengan melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap kekosongan hukum atas perlindungan korban tindak pidana, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum. Maraknya Lembaga Jasa Ke…
Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah Corona Virus D…