Salah satu problema besar bagi hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menghadirkan alat bukti, sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi. Oleh karena itu, pengaturan pembuktian dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan upaya untuk melindungi hak-hak korban, dalam kenyataannya untuk membuktik…
Peran Akuntan Publik dalam perekonomian nasional amatlah penting dan strategis hal ini jelas tertuang pada konsiderans Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa Akuntan Publik merupakan profesi independen yang bebas dari benturan kepentingan (Pasal 28 Ayat 1). Posisi strategis yang dimiliki Akuntan Publik inilah yang menjadikan dasar pemikiran bahwa Ak…
Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika Jaksa menjatuhkan Tuntutan pidana dan hakim menjatuhkan vonis hukuman yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana. Seperti dalam kasus yang penulis teliti berikut ini, pelaku tindak pidana Judi online domino higgs yang dijerat dengan Pasal 303 ayat 1 KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN.Rhl…
Debt Collector dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. Debt collector atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa debt collector untuk …
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengalami kendala untuk dapat memulihkan kerugian (Asset Recovery) akibat perbuatan tersangka atau terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU…
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda Riau. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ber…
Penelitian ini mengkaji Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE yang bertuju…
Tidak dapat dipungkiri Notaris juga memungkinkan melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang Notaris tersebut sengaja ataupun tidak disengaja. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi tata cara dalam pembuatan suatu akta otentik maka Notaris tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggar…
banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian brondolan dan …
Secara jelas undang-undang Narkotika memberikan kewenangan baik kepada Kepolisian maupun BNN untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j sebagaimana disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ini menyebutkan teknik yang dilakukan penyidik yakni undercover buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan yang diawasi). Be…