Dalam praktik peradilan pidana, terkadang hakim menemukan perkara- perkara yang sifatnya ringan dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, yang secara sosial, dianggap tidak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi tetap dipidana karena belum adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada jenis perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan tes…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review yang notabene berfungsi sebagai negative legislator kerap kali dilampaui dengan putusan-putusan yang bersifat mengatur dan menambah norma baru. Dalam praktiknya terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peran sebagai negative legislator membuat putusan yang bersifat positive legislature. Dari banyak putus…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau yang menuntut penanganan komprehensif, termasuk penempatan pecandu narkotika di panti rehabilitasi. Namun, koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterb…
Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis merupakan tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, kapasitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…
Praktik Insider Trading di Indonesia masih dianggap sulit diwujudkan berkenaan dengan proses ditegakkannya hukum serta pelaksanaan sanksi-sanksi pada pelaku. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor1 publik akibat praktik insider trading, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk men…
PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA, TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU OLEH SELVHANAN KUMAR 165210038 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 1) kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 2) kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 3) motivasi berpengaruh terhadap kinerja …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pada Koperasi Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru dengan prinsip Akuntansi yang berterima umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan objek penelitian Koperasi Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, lokasi penelitian di Jalan Soekarno-Hatta KM 6,5 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai-Pekanbaru. …
Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang bertujuan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Kota Bangun dengan akuntansi berterima umum. Didalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan wawancara secara langsung di desa kota bangun terkait dasar pencatatan dan pengakuan …