Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak keperdataan warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberika…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia, khususnya pasca penghapusan presidential threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengacu pada bahan hukum primer (putusan MK, UUD 1945, UU Pemilu), seku…
Penelitian ini membahas eksekutorial objek jaminan fidusia dalam pembiayaan non-bank berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021. Putusan ini mengubah ketentuan eksekusi sertifikat fidusia yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, dengan menekankan pentingnya adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi terlebih dahulu. Implikasi putusan ini berdampak pada…
agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020 kasus Karen Agustiawan. BJR penting untuk melindungi direksi, mendoro…
Penelitian ini menelaah bentuk oposisi netizen dalam kolom komentar unggahan Instagram @kumparancom yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan berlandaskan Teori Resepsi Stuart Hall. Melalui pendekatan analisis isi kuantitatif terhadap 232 komentar yang dihimpun, temuan penelitian memperlihatkan dominasi kategori…
Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, pemilihan umum adalah cara utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, juga dikenal sebagai ambang batas presiden, merupakan salah satu masalah yang terus diperdebatkan selama penyelenggaraan pemilihan presiden…
Konflik Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara, yang ditandai oleh diskriminasi sistematis, kekerasan bersenjata, pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan deportasi paksa. Amnesty International, Human Rights Watch dan PBB telah menyebutkan lebih dari 10.000 orang terbunuh dan 750.000 orang mengungsi ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi pemicu perubahan yang akan mengubah jalannya dinamika demokrasi di Indonesia mengenai batas ambang pengusungan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang …
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) memohon untuk dilakukan uji materi Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pokok permohonan terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang…