Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktik untuk Jurusan Teknik Kimia di SMKN 2 Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor: 1289/Pid.B/2023/PN Pbr. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa hakim cenderung hanya menerapkan Pasal 378 KUHP (penipuan) tanpa mempertimbangkan Pas…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan 2024.Dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit…
Tindak pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara NOMOR: 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr terdakwa Hendy Derhavin yang merupakan kepala SATPOL PP Kabupaten Siak pada tahun 2023 didakwakan secara sadar dan sengaja menandatangani proposal permintaan uang kemudian mengarahkan ang…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. Atau melalui pelepasan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor…
Akses atas energi merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan di era modern ini. Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk menutup kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengikis kemiskinan khusunya di Kab…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Seperti hal nya perjanjian yang dilakukan oleh kontraktor Dengan PTPN V Distrik Tandun yakni pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Kemitraan Penga…
Poligami adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa poligami itu diperbolehkan dan juga dalam Al-Qur’an bahwa poligami diperbolehkan asalkan dengan persyaratan harus berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, mempunyai finansial yang banyak untuk para-para istriistrinya serta anak-anaknya, s…
Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, di mana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait. Namun, atas dasar hal tersebut PPNS merupakan aparat penegak hukum yang bernaung dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehuta…