Penelitian ini mengkaji analisis hukum kasus warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Pbr. Latar belakang penelitian ini menekankan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum yang mengutamakan legalitas, dengan hukum perdata sebagai dasar pengaturan hubungan antarmanusia, termasuk perkawinan dan warisan. Hukum warisan diatur dalam KUHP (KUHP Per…
Unit Simpan Pinjam (USP) mitra masyarakat merupakan salah satu unit layanan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tambusai Betuah Mandiri untuk memberikan layanan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana usaha. Namun banyak nasabah USP yang wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran tepat waktu, bahkan tidak membayar angsuran bulanan dalam jangka waktu lama. Rumusan masalah penelitian…
Tujuan penelitian ini untuk menganalis?s bagaimana analisis yuridis perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perdata dokter dalam ruang lingkup perjanjian terapeutik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentan…
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Konsekuensinya, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk menja…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Ppg. Secara normatif, perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan, namun dalam putusan hakim hal tersebut tidak dijadikan dasar utama pertimbangan. Kondisi ini menim…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktik untuk Jurusan Teknik Kimia di SMKN 2 Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor: 1289/Pid.B/2023/PN Pbr. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa hakim cenderung hanya menerapkan Pasal 378 KUHP (penipuan) tanpa mempertimbangkan Pas…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan 2024.Dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit…
Tindak pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara NOMOR: 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr terdakwa Hendy Derhavin yang merupakan kepala SATPOL PP Kabupaten Siak pada tahun 2023 didakwakan secara sadar dan sengaja menandatangani proposal permintaan uang kemudian mengarahkan ang…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. Atau melalui pelepasan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor…