Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selama ini proses peradilan lebih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban sering kali belum memperoleh perhatian yang optimal. Padahal, dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mekanisme penggabun…
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang difasilitasi oleh perbankan, termasuk Bank BNI, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian . Dalam praktiknya, perjanjian KPR selalu diikat dengan jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memberikan hak preferen kepada bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap obj…
Bank-bank BUMN, khususnya di Kota Pekanbaru, memiliki peran strategis dalam penyaluran kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Risiko kredit macet tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan, sehingga diperlukan lembaga penjamin seperti PT Jamkrindo yang berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 2016. Dalam praktiknya, hambatan administratif, terutama ketidaklengkapan dokumen klaim sering memenga…
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. PT. Bank Riau Kepri syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang keuangan telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, termasuk dibidang pendidikan. Namun demikian, informasi terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bidang pendidikan …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Ppg. Secara normatif, perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan, namun dalam putusan hakim hal tersebut tidak dijadikan dasar utama pertimbangan. Kondisi ini menim…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat efektivitas penertiban papan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Fenomena utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih tingginya tren pelanggaran pemasangan reklame ilegal setiap tahunnya meskipun tindakan penerti…
Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilarang karena merugikan orang lain secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kehidupan bermasyarakat, kasus penganiayaan sering terjadi karena berbagai alasan, salah satunya seperti yang tercantum dalam perkara Nomor: 551/Pid.B/2025/PN.Pbr. Secara hukum, setiap orang yang melakukan kekerasan…
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pemanfaatan Dana Desa. Implementasi program ini berada di bawah kewenangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ber…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian, mengingat anak merupakan pihak yang paling rentan dalam suatu perceraian. Dalam praktik peradilan, tidak semua putusan secara tegas mengatur mengenai hak asuh anak. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2023/PA.Pbr, dimana hakim tidak secara eksplisit menetapkan hak asuh anak da…
Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan untuk mengetahui Pengembangan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis dan Untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kan…