Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (putusan HR. 21-6-1929 N.) 29-101096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Adapun pokok masalah dalam peneliti…
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya berbagai macam fenomena perilaku kecurangan dalam penggunaan alat ukur timbangan. Kecurangan tersebut, dalam menimbang kerap terburu-buru dan tidak pernah pas atau tidak sesuai dengan etika bisnis. Sehingga petani merasa dirugikan dalam proses penimbangan yang diterapkan di Desa Sekapas. Dalam jual beli pelaku usaha haruslah mengedepankan prinsip-p…
Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau,seiring perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat pesat serta pembangunan dan insfrastruktur maka diperlukannya lahan parkir bagi masyarkat Kota Pekanbaru. Lahan parkir diperlukan agar kendaraan roda dua mapun roda empat tertata dengan rapi ditepi jalan umum. Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Yang Tidak Meberika…
Perlindungan Konsumen merupakan aspek penting dalam transaksi perdagangan, terutama dalam industri makanan yang dikelola oleh Usaha MikroKecil dan Menengah ( UMKM ). Di Kota Pekanbaru, banyak produk UMKM yang dipasarkan di pusat oleh-oleh tidak memiliki label yang memuat informasi penting seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, serta izin redar. Hal ini menimbulkan potensi resiko bagi konsumen …
UPTD PPA Kecamatan Mandau memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA Kecamatan Mandau selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi. Pelayanan Hukum itu seperti mendamping dan menangani korban k…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum agen asuransi dalam penyampaian prospektus kepada calon nasabah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta menelaah urgensi pembentukan norma eksplisit guna memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Dalam praktik industri asuransi, agen merupakan aktor kunci dalam meny…
uk kejahatan yang kompleks dan memprihatinkan, terutama karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yang seharusnya menjadi pelindung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Riau, yang mencerminkan urgensi perlindungan anak dalam ranah hukum dan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor …
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah program yang dibuat untuk pekerja/buruh dan pengusaha sebagai pencegahan (preventif) atas kejadian yang disebabkan oleh hubungan kerja didalam lingkungan kerja dengan mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan penyakit karena hubungan kerja, dan tindakan antisipatif jika terjadi kecelakaan kerja dengan memberikan kompensasi, b…
Ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur hak konsumen dan pelaku usaha, sedangkan Pasal 6 dan 7 mengatur kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah perusahaan-perusahaan di kota Pekanbaru yang b…
Perlindungan Konsumen telah diatur secara tegas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Ketentuan ini diperkenalkan agar dapat menjaga kesepadanan antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang selama ini kurang mendapat perhatian akan semakin diperhatikan dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini. Karena hakikat dasarnya setiap warg…