Filter by
Hilangnya Unsur Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tinda…
Undang-undang Tipikor dikesampingkan STR Bareskrim, disini menurut penulis bukan mengenyampingkan Undang-undang, akan tetapi apabila kerugian keuangan negara dikembalikan maka tindak pidananya akan dihentikan ditingkat penyelidikan. Dengan adanya STR tersebut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara bisa menghentikan penyidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191031008
- Collation
- i, 332 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Irw h
Dualitas Penalaran Hukum Hakim Terhadap Tafsir Perbuatan Melawan Hukum Tindak…
Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkeheid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di In…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022132
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Bob d
Analisis Yuridis Tentang Pidana Tambahan Dalam Pencabutan Hak Politik Bagi Te…
Korupsi sudah merajalela dan menjadi kebiasaan ditanah air, hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena ingin meraup keuntungan pribadi. Berbagai upaya telah dilakukan dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Ti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010644
- Collation
- 105 Hlm.; 29 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Tri a
Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nom…
Upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Indonesia adalah dengan membentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus dan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korups…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191022127
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Kerusak…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terkecil yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan secara mandir…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207310312
- Collation
- 127 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Pemerintahan 353 Fah P
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Rsud Bangkinang
indak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal dan korupsi tersebut dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No.20 Tahun 2001 mengelompokkan menjadi 7 kelompok jenis korupsi. Perumusan di kerjakan sedemikian tindak pidana korupsi luas agar setiap kejahatan korupsi, jika yang terteletak dalam K…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010400
- Collation
- i, 89 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Nad p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (st…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj. Kades Mentulik Kec. Kampar Hilir Kiri Kab. Kampar, mengetahui pendapat hakim dalam memutus tindak pidana korupsi uang desa dan ekonomi desa yang dilakukan oleh kepala desa dan memeriksa tanggung jawab kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian nor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010196
- Collation
- 110 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Rau P
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam T…
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana Korupsi dan apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi (Non-Doctrinal) atau survey dan Fenomena Perlindungan justice collaborator yang berkerjasama menye…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010609
- Collation
- 103
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Abd P
Peradilan In Absensia Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pen…
Peradilan in absentia yaitu memeriksa perkara dengan tidak hadirnya terdakwa, jika terdakwa pernah hadir kemudian tidak hadir lagi maka hal tersebut dianggap bahwa terdakwa telah hadir. Mengenai kehadiran terdakwa ini dalam perkara korupsi atau ekonomi dikenal dengan istilah “in absentia”. Jika dikatakan in absentia terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang tanpa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021039
- Collation
- 140 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hulum 345.01 Don p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (st…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj. Kades Mentulik Kec. Kampar Hilir Kiri Kab. Kampar, mengetahui pendapat hakim dalam memutus tindak pidana korupsi uang desa dan ekonomi desa yang dilakukan oleh kepala desa dan memeriksa tanggung jawab kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian nor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010196
- Collation
- 110 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Rau P
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography