Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi akibat adanya pengungsi illegal ini adalah penyelundupan manusia (people smuggling). Daerah di Indonesia yang kerap menjadi sasaran terjadinya people smuggling adalah wilayah Kota Dumai yang terletak di Provinsi Riau. Melihat potensi wilayah Kota Dumai yang strategis membuat Dumai kerap menjadi wilayah persinggahan para imigran dan berpotensi menja…
Terkait penjabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai penjabat kepala daerah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan penjabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di …
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk Non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan …
Negara memiliki kewenangan dalam penguasaan kawasan hutan untuk kemakmurannya seluruh masyarakat Indonesia.Penguasaannya diatur berdasarkan kewenangan dari pemerintah.Sehingga untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan maka setiap orang atau perusahaan haruslah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penguasan terhadap kawasan hutan oleh PT SAL di Desa Pungkat menjadi masalah terhadap masya…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional.…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional.…
Pelayanan yang kompeten yang diberikan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kedisiplinan penduduk dapat mendukung pengaturan administrasi kependudukan dengan baik, khususnya warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat selalu menghendaki pelayanan publik yang baik, namun keadaan yang sering terjadi tidak sesuai dengan harapan karena masih banyak masyarakat Kabupat…
ABSTRAK Pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan pengembangan perkebunan memiliki latar belakang yang kuat baik dari segi permodalan maupun dari segi manajamen. Pengaturan hukum tentang kerja-sama dalam perkebunan tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan proses kerja sama pengelola…