Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian, mengingat anak merupakan pihak yang paling rentan dalam suatu perceraian. Dalam praktik peradilan, tidak semua putusan secara tegas mengatur mengenai hak asuh anak. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2023/PA.Pbr, dimana hakim tidak secara eksplisit menetapkan hak asuh anak da…
Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penganiayaan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, dalam praktiknya, penerapan perlindungan tersebut masih mengalami hambatan karena pengawasan yang kurang memadai dan kesadaran masyarakat yang rendah. Penelitia…
Pemberian kredit dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan merupakan perjanjian penjaminan yang terkait dengan perjanjian utama, yakni perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan ini memiliki sifat tambahan terhadap perjanjian utama tersebut. Tujuannya tidak hanya untuk menjamin pelunasan atau pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor, tetapi juga mempermudah penyelesaian perselisihan jika debitor g…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah oleh pihak non-pemilik secara terus-menerus dalam perspektif hukum agraria, khususnya dikaitkan dengan penghapusan hak kebendaan atas tanah dan penetapan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Dalam praktik pertanahan, sering ditemukan tanah yang secara yuridis tidak lagi dimanfaa…
Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain juga memunculkan risiko penyalahgunaan data pribadi nasabah. Salah satu permasalahan serius yang muncul adalah tindak pidana penipuan yang bersumber dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak internal lembaga keuangan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif…
2023 seharusnya pencegahan tuntutan hukum terhadap pelaksanaan lelang pasca pelaksanaan lelang, dengan kondisi pemilik objek pertama tidak menyetujui pasca pelaksaan lelang, sehingga menimbulkan peluang bagi Debitor maupun pihak ketiga yang merasa mempunyai hubungan terhadap objek lelang melakukan upaya-upaya hukum, yang dibenarkan oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan dila…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan kendaraan akibat kredit macet yang dilakukan secara sepihak, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai …
Keberadaan bisnis usaha jasa laundry merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jasa laundry di Kecamatan Tenayan Raya sering bermasalah dengan kehilangan dan kerusakan pakaian. Pelaku usaha hanya memberi kompensasi minimal, sementara sebagian besar konsumen memilih merelakan kerugian dan beralih ke jasa lain. Kondisi ini diperparah oleh sanksi bagi pelaku usa…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik usaha rental mobil pada perjanjian sewa-menyewa yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan studi kasus di CV. Fadlan Utama Mandiri Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik usaha rental mobil, fakt…
Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, penganiayaan serta perlakuan yang salah terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi diri…