FUNGSI KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir) Oleh : Misrawati NPM : 207122168 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perenc…
Kajian ini merupakan hasil penelitian dan analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan pada UEK-SP Cahaya Umban Kelurahan Umbansari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UEK-SP Cahaya Umban sudah efektif. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer da…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang belajar menggunakan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu dengan desain Pretest-Postest Control Group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh…
Pembangunan nasional ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta merata baik materiil maupun spiritual, kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah daerah mempunyai kewenangan khusus dan bersifat istimewa yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuansing selaku organi…
Sekretariat DPRD mempunyai peranan penting dalam menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, sekretariat DPRD harus berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung efektifitas kinerja DPRD. Kinerja DPRD Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya ikut ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan fungsinya dalam menyediakan pelayanan administ…
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi payung hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak pengusasa/perusahaan dengan pihak pekerja/buruh. Tugas mediator hubungan industrial yakni melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Indu…
ABSTRAK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN (Studi Pencegahan Kebakaran Pemukiman Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) Oleh: Aldi Saputra NPM : 177110007 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan P…
Penelitian ini mengkaji tentang variasi bahasa Melayu masyarakat Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat Selatpanjang memiliki latar belakang yang berbeda serta status sosial yang berbeda sehingga dapat memicu adanya keberagaman bahasa Melayu dalam berinteraksi, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait variasi bahasa Melayu masyara…
PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK M. Pramana Sagala Tingginya jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa Kasikan selama tiga tahun terakhir mengindikasikan pentingnya peran kepala desa dalam membina masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil pelaksanaan fungsi Ke…
FUNGSI LURAH DALAM MEMBINA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KELUURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Deri Nurcholis Kata Kunci : Fungsi,Lurah,Membina,RT,RW Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi lurah dalam membina rukun tetangga dan rukun warga,Serta untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Fungsi Lurah dalam upaya pembinaan RT,RW di Kelu…