Pengungsi adalah individu yang mencari perlindungan di negara lain karena ketakutan beralasan akan penganiayaan di negara asalnya, sesuai dengan definisi Convention 1951 dan Protocol 1967. Dasar Hukum Pengungsi di Indonedia menggunakan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia. Perpres ini diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur penanganan pengungsi yang m…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHP KUHAP, “Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam implementasinya ada masih terdapat kendala khususnya mengenai penetapan tersangka yang dijadikan objek praperadilan. Disini penulis mengambil contoh putusan hakim pada Pengadilan Negeri Tembilaha…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap …
Korban tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 E dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perkara Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN.Pbr. Dalam kasus tersebut tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh orang dewasa terhadap …
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik yang merupakan bagian dalam kegiatan penyidikan sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan di persidangan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusaka…
Sebagai bagian dari revolusi industri ke 4.0, teknologi informasi telah meningkatkan tingkat sumber daya masyarakat di seluruh indonesia maupun seluruh dunia. Dimana dengan adanya teknologi informasi. pelanggaran terjadi dalam penggunaan internet seperti pelanggaran pada konten hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman hukum reuploader terhadap hak cipta konten…
Kemajuan zaman yang begitu pesat menjadi pemicu terjadinya penayangan film dan sinematografi secara ilegal di berbagai sosial media khususnya di sosial media TikTok. Terdapat berbagai hal-hal yang harus mendapat perhatian yaitu mengenai perlindungan hukum karena terdapat pelanggaran hak cipta berupa penayangan film dan sinematografi secara ilegal pada aplikasi sosial media TikTok karena termasu…