Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten Aceh Jaya telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan berupa hilangnya tanah negara seluas 507,8 Hektar. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk merampas tanah tersebut kembali kepada negara, pelaksanaan pemulihan aset (asset recovery) menghadapi prob…
banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian brondolan dan …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan menjadi isu penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP kerap terjadi dan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Pengeroyokan, sebagai bentuk kekerasan kolektif, tidak hanya menimbulkan kerugian fisik…
Setiap warga negara Indonesia harus mengikuti hukum positif yang berlaku untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Namun, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, terdapat oknum PNS memanfaat…
Eksekusi barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut. Rumusan masalah da…
ABSTRAK Negara wajib menjunjung tinggi dan membangun hukum tanpa terkecuali. Salah satunya adalah menjunjung tinggi terkait hukum pidana dan hukum acara pidana UU Peristiwa Pidana dalam KUHAP sendiri menetapkan aturan yang sangat seragam untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Amar no. Pada tanggal 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuan baru, …
Modus operandi korupsi yang bersifat individual sudah mulai tertinggal, dimensi baru kejahatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pejabat publik, dikenal dengan korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yaitu selalu berkaitan dengan masalah kebijakan. Timbulnya kerugian negara menurut Husein Yunus sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan…
Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian brondolan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjuan kriminologi terhadap penyelesaian perkara dengan Restorative Justice dalam penganganan tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pada Perkara Pencurian Kejaksaan Negeri Pekanbaru). Kejaksaan Negeri memakai sistem Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini ditempuh dengan mendamaikan p…