Filter by
DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP MANAGER PT.GEMILANG UTAMA ALEN (GUA) D…
Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam penegakan prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan fenomena disparitas penjatuhan hukuman, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Salah satu perkara yang menimbulkan perhatian adalah tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 241021024
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Ikh D
Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakuka…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010057
- Collation
- i, 83 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Covid-19 Di Ind…
Kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang sedang menyusahkan ini. Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010232
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi
Pembebanan uang pengganti sebagaimana yang didakwakan kepadaterdakwatindak pidana korupsi dalamperkarapidanaNo.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PBRdapatdimaknaisebagaisuatuperbuatan atau upaya yang menguntungkan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat membantu jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaran…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010033
- Collation
- i, 104 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Moh t
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI NEGERI SIP…
Setiap warga negara Indonesia harus mengikuti hukum positif yang berlaku untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Namun, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, terdapat oknum PNS memanfaat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010310
- Collation
- i, 96 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Afi p
Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negri Tanjungpinang Dalam Melakukan Upaya Pe…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021086
- Collation
- i, 97 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.07 Rik a
Kasim Riau Tahun 2019 (studi Kasus Putusan Nomor:22/pid.sus-tpk/2024/pn Pbr)
Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga merambah ke institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010496
- Collation
- i, 98 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Muh a
Dualitas Penalaran Hukum Hakim Terhadap Tafsir Perbuatan Melawan Hukum Tindak…
Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkeheid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di In…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022132
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Bob d
Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nom…
Upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Indonesia adalah dengan membentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus dan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korups…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191022127
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography