Keberlanjutan (e-government sustainability) pada layanan digital di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengembangkan berbagai inovasi layanan digital,…
Restorative justice merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai alternatif dari penerapan sanksi pidana yang sifatnya ultimum remedium. Mekanisme ini relevan diterapkan pada tindak pidana penganiayaan ringan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga atau tetangga akibat kesalahpahaman sem…
Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan proses krusial untuk menjaga integritas institusi pemerintah. Sebagai negara hukum (rechtstaat), proses ini tidak hanya mencakup tahap pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga melibatkan mekanisme administratif internal berupa pemeriksaan disipl…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan (field research), di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi se…
Pelaksanaan upaya paksa penyitaan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme praperadilan dalam KUHAP dinilai limitatif karena hanya menguji aspek formil, serta minimnya nominal ganti rugi dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 yang tidak mencerminkan keadilan. Hal ini memicu fenomena gugatan perdata berbasis Perbuatan Melawan…
Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten Aceh Jaya telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan berupa hilangnya tanah negara seluas 507,8 Hektar. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk merampas tanah tersebut kembali kepada negara, pelaksanaan pemulihan aset (asset recovery) menghadapi prob…
Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena di mana hakim kerap memberikan putusan di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, meskipun jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dan apakah putusan tersebu…
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang dari sabang sampai merauke serta negara Indoensia memiliki berbagai macam suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar baik di kota maupun di desa. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat antara hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti adagium ibi ius ibu societas yan…
The position and authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system is reviewed from Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This research uses normative research methods to analyze the position of the AGO in the Indonesian constitutional structure and its role in exercising state power in the …
banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian brondolan dan …