ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}

Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
  • Location
    See More
  • Language
Found 48 from your keywords: author="Suparto"
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
cover
Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)dalam Meninjaklanjuti Rekomendaasi Bawa…
Comment Share
Ari Ahmad SahliSuparto

Penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya salah satunya terkait dari ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu kemudian diteruskan kepada KPU, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana diteruskan kepada sentra Gakumdu. Kendala- kendala y…

Edition
-
ISBN/ISSN
191010322
Collation
ii, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 342.07 Ari k
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran P…
Comment Share
SupartoIndah Kendiana Putri

Pemilu 2019 saat itu menunjukkan titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan sistem politik yang bersifat check and balances, karena penguatan bangunan sistem presidensil yang diangkat dalam tema besar pemilu tersebut pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyel…

Edition
-
ISBN/ISSN
191010189
Collation
102 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 340 Ind T
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 200…
Comment Share
Arya Akbar PratamaSuparto

Peraturan Desa (PerDes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi PerDes adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Meskipun fungsi PerDes sangat penting namun dalam implementasinya pembentukan PerDes di desa Jake belum sama sekali ada,…

Edition
-
ISBN/ISSN
191010066
Collation
81 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 348.598 Ary f
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Menggagas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pe…
Comment Share
SupartoMira Istiawanti Sirait

Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…

Edition
-
ISBN/ISSN
171010246
Collation
122 Hlm
Series Title
-
Call Number
Hukum 340 Mir M
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/puu/xiii/2015 Terhadap Pe…
Comment Share
Rimba Dubby BraggiSuparto

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenanga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari praktik-praktik yang bertent…

Edition
-
ISBN/ISSN
161010487
Collation
iv-87 Hlm. 30X21 Cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 342.598 Rim t
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pen…
Comment Share
Ifantry muliaSuparto

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa secara hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang b…

Edition
-
ISBN/ISSN
151010497
Collation
I, 87 Hlm.; 30x21 cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 343.01 ifa t
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/phpu/pres.xxi/2…
Comment Share
SupartoRahayuning Triani Lestari

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…

Edition
-
ISBN/ISSN
211010110
Collation
i, 176 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislato…
Comment Share
SupartoSalim Kusuma

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …

Edition
-
ISBN/ISSN
211010560
Collation
i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Sanksi Administratif terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksan…
Comment Share
Rowi AuliaSuparto

Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan sebelumnya di dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Presiden da…

Edition
-
ISBN/ISSN
201010196
Collation
i, 118 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 341.5 Row s
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL
Comment Share
SupartoMUHAMMAD PANDU PUTRA HARTAMI

Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…

Edition
-
ISBN/ISSN
211021031
Collation
i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 340.5 Muh a
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?