Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda Riau. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ber…
Penelitian ini mengkaji Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE yang bertuju…
Tidak dapat dipungkiri Notaris juga memungkinkan melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang Notaris tersebut sengaja ataupun tidak disengaja. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi tata cara dalam pembuatan suatu akta otentik maka Notaris tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggar…
banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian brondolan dan …
Secara jelas undang-undang Narkotika memberikan kewenangan baik kepada Kepolisian maupun BNN untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j sebagaimana disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ini menyebutkan teknik yang dilakukan penyidik yakni undercover buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan yang diawasi). Be…
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. kasus penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 1380/Pid.B/2023/PN.Pbr yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang …
ABSTRAK Anak memiliki peran penting dalam konstitusi Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi yaitu penganiayaan. Penganiayaan anak merupakan perbuatan yang menyakiti atau menyiksa khususnya anak, dengan sengaja mengurang…
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 363 KUHP, dapat dimaknai sebagai pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan sanksi yang maksimalnya lebih tinggi dari pencurian biasa. Yang terdapat pada Kasus Perkara Putusan Nomor :30/PID.B/2024/PT.PSB dala…
Narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagipara penggunanya. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak- anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang diti…
Penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan yang dapat menyebabkan sindroma ketergantungan apabila penggunanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Penelitian …