Minimnya angka Penginputan data tiap tahun pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) khususnya Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kurangnya pemahaman dari pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Prosem dan jadwal penginputan data dimana data itu bisa di input setelah APBD disahkan yaitu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan juga pad…
Pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai Indeks Tata Kelola pengadaan Kota Pekanbaru Khususnya paket Non-Te…
Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kebutuhan akan sistem digital yang mampu mendukung aktivitas perdagangan, termasuk transaksi produk bekas pakai. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam proses jual beli manual, seperti risiko penipuan, jangkauan pasar yang terbatas, kesulitan menemukan barang, kurangnya informasi produk, serta ketidaksesuaian harga pasar. Pene…
Indonesia sebagai negara hukum, diwajibkan untuk mengatur lebih lanjut bidang perpajakan berdasarkan atas hukum, maka segala tindakan termasuk bidang perpajakan harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesej…
Perdagangan barang bekas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, aktivitas ini kerap menimbulkan persoalan hukum apabila barang yang diperdagangkan ternyata merupakan hasil kejahatan, sehingga pedagang berisiko dijerat dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penelitian ini bertu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya aset tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau. Fokus penelitian mencakup empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengelolaan aset tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpul…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapaun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penghapusan dan penatausahaann, penelitian ini dilakukan d…
Dalam kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu PT. PMH (Pengangkutan Motor Horas) dan konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang didasari adanya itikad baik dalam melakukan perjanjian. Namun Perusahaan jasa pengiriman barang milik Perusahaan Ekspedisi PT. PMH (Pengangkutan Motor Horas), tidak bertanggung jawab kepada konsumen dalam hal pengiriman barang atas kehila…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
Kegiatan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain ataupun fasilitas umum merupakan suatu tindak kejahatan dimana perbuatannya akan merugikan bagi pemilik barang, dan juga masyarakat umum yang dimana barang yang dirusak tersebut adalah bahagian dari sarana umum yang menjadi hak semua orang. Merusak barang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi dari barang tersebut sehingga tidak dapat dipergun…