Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana…
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami dinamika, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), oleh karena itu, m…
Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u…
Perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan pembatasan dua periode dimaksudkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas penyelenggara…
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru pada SMP Negeri di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Populasi penelitian berjumlah 109 guru yang berasal dari tiga SMP Negeri, dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, sehingga seluruh anggot…
Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengawasan tersebut. Penelitian ini meng…
Perkembangan Desa di Indonesia berdasarkan aspek yuridis dapat dilihat melalui penerapan berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, perubahan signifikan dalam regulasi pemerintahan desa di Indonesia, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, transisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan dari 6 tahun (maksimal 3 per…
Badan permusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa diharapkan bisa menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh Badan Permusyswaratan Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal 55 UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Perat…
Kepala Desa dalam hal ini mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan aset desa, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 4 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset desa dan hal ini juga pada Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 …