Filter by
TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM MAHKAMAH KONSTITUSI PO…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dengan postingan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia pencalonan wakil presiden, yang memicu perdebatan dan juga perselisihan pendapat orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut. Hal ini melibatkan terjadinya komunikasi melalui kolom komentar postingan akun instagram @mahkamahkonstit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 206210438
- Collation
- i, 90 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/puu-xxi/2023 Terkait B…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review yang notabene berfungsi sebagai negative legislator kerap kali dilampaui dengan putusan-putusan yang bersifat mengatur dan menambah norma baru. Dalam praktiknya terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peran sebagai negative legislator membuat putusan yang bersifat positive legislature. Dari banyak putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022176
- Collation
- i, 191 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Hen a
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo…
Penelitian ini di latarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Meskipun permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang notabene seorang mahasiswa dengan legal standing yang dipertanyakan,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010562
- Collation
- i, 82 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mk Nomor 15/puu/xx/2022 …
Terkait penjabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai penjabat kepala daerah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan penjabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021055
- Collation
- i, 115 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Pri a
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-un…
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021128
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/puu-viii/2010 Terhadap Pengujia…
ABSTRAK Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga deng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010408
- Collation
- 92 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Analisis Asas Reformatio In Melius Dalam Perkara Pidana Di Mahkamah Agung (s…
ABSTRAK Asas Reformatio in Melius merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya Kasasi. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum (judex jurist) seringkali memperluas pemeriksaannya pada fakta. Pemeriksaan yang demikian berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan menjadi lebih ber…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010636
- Collation
- 120 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 Terhadap Pengujian…
Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut telah merugikan hak konstitusional atas “p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010582
- Collation
- i-86 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.04 Sya A
Pemanggilan Para Pihak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 T…
Relaas panggilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dilakukan oleh jurusita dan jurusita pengganti sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hukum acara perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPer. Ket…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010372
- Collation
- 99 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346 Alk P
Tinjauan Yuridis Putusan Makamah Konstitusi Nomor 74/PUUXIII/2020 Terhadap P…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021030
- Collation
- 165 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Sur t
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography