Indonesia sebagai negara hukum menegaskan supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perkembangan media sosial selain membawa manfaat juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelecehan seksual daring. Fenomena ini berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang efektif. Kehadiran UU IT…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah oleh pihak non-pemilik secara terus-menerus dalam perspektif hukum agraria, khususnya dikaitkan dengan penghapusan hak kebendaan atas tanah dan penetapan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Dalam praktik pertanahan, sering ditemukan tanah yang secara yuridis tidak lagi dimanfaa…
ABSTRAK Perkawinan adalah suatu akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak dalam penggunaan terhadap (kemaluan) perempuan dan juga seluruh tubuhnya dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan ke…
Korupsi di Indonesia telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa dan terorganisir dengan pola korupsi berjenjang (tiered corruption). Modus operandi ini menggunakan hierarki komando lisan dan sel terputus guna melindungi aktor intelektual (mastermind). Sistem pembuktian Negatief Wettelijk yang dianut KUHAP kerap menemui jalan buntu karena terbentur asas Unus Testis Nullus Testis (satu sa…
Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum dalam setiap kegiatan pembiayaan, termasuk pada produk Arrum Emas yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian (Persero) melalui layanan Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum perdata mengenai sahnya perjanjian, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang menekankan keadila…
Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain juga memunculkan risiko penyalahgunaan data pribadi nasabah. Salah satu permasalahan serius yang muncul adalah tindak pidana penipuan yang bersumber dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak internal lembaga keuangan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif…
2023 seharusnya pencegahan tuntutan hukum terhadap pelaksanaan lelang pasca pelaksanaan lelang, dengan kondisi pemilik objek pertama tidak menyetujui pasca pelaksaan lelang, sehingga menimbulkan peluang bagi Debitor maupun pihak ketiga yang merasa mempunyai hubungan terhadap objek lelang melakukan upaya-upaya hukum, yang dibenarkan oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan dila…
Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, secara empiris terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penanganan femisida pembunuhan berbasis gender yang belum memperoleh rekognisi yuridis sebagai delik mandiri. Fenomena ini menimbulkan problem…
Transformasi hukum ketenagakerjaan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah mengubah paradigma perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara fundamental, dari jaminan kepastian kerja menjadi fleksibilitas pasar kerja. Perubahan norma materiil mencakup perluasan durasi kontrak hingga lima tahu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan kendaraan akibat kredit macet yang dilakukan secara sepihak, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai …