Filter by
EKSISTENSI PASAL 35 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI …
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak keperdataan warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberika…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 241021012
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 352.75 Sah E
Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pe…
Kawasan Hutan Kota Pekanbaru merupakan ruang terbuka hijau strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat perkotaan. Namun, dalam praktiknya kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait peran stakeholder yang belum teridentifikasi secara jelas serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 213410762
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETERTIBAN MASYARAKAT BERDASAR…
Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga dan membina keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010742
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
HARMONISASI REGULASI MENUJU MODEL IDEAL PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA BADAN PEN…
Penyelenggaraan KPBPB Karimun menciptakan dualisme yuridis dan konflik kewenangan fundamental antara Badan Pengusahaan (BP) yang sentralistik berdasarkan rezim lex specialis, dengan Pemerintah Daerah yang desentralistis sesuai amanat otonomi daerah. Benturan rezim hukum ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan di sektor krusial seperti perizinan, tata ruang, dan fiskal, yang berimplikasi pada …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022149
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Kewenangan Camat Pada Bidang Pertanahan Di Kecamatan Dayun Kabup…
IMPLEMENTASI KEWENANGAN CAMAT PADA BIDANG PERTANAHAN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK ABSTRAK Eko Rosidin Kata Kunci: Implementasi, Kewenangan Camat, Konflik Lahan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Camat pada bidang pertanahan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan mengetahui faktor penghambat implementasi kewenangan Camat pada bidang pertanahan di Kecamatan D…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 187310389
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kewenagan Pemerintah Daerah dalam Bidang Agama Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Te…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171022158
- Collation
- i. 113 Hal.; 2021 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348.598 Den k
IPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta mengidentifikasi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010096
- Collation
- i, 86 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 307.72 And i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERSANGKA BERDASA…
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik yang merupakan bagian dalam kegiatan penyidikan sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan di persidangan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusaka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022222
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Menggagas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pe…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010246
- Collation
- 122 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Mir M
Penyelenggaraan Kewenangan Kepala Desa Membina Ketentraman Dan Ketertiban Mas…
Di Desa Terantang Kecamatan Tambang sendiri banyak dijumpai permasalahan perjudian dimana tempat pwrjudian ini hampir berada di beberapa tempat yang gelap. Desa Terantang terjadi dampak yang membuat warga kota merasa galau akibat kondisi masyarakat, videlict pencurian atau pencurian barang milik warga desa Terantang, dimana akhir-akhir ini terjadi kasus pencurian salah satu warga desa. sambil m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 177310376
- Collation
- i, 92 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography