Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan 2024.Dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Akses atas energi merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan di era modern ini. Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk menutup kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengikis kemiskinan khusunya di Kab…
Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, di mana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait. Namun, atas dasar hal tersebut PPNS merupakan aparat penegak hukum yang bernaung dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehuta…
Pembebanan uang pengganti sebagaimana yang didakwakan kepadaterdakwatindak pidana korupsi dalamperkarapidanaNo.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PBRdapatdimaknaisebagaisuatuperbuatan atau upaya yang menguntungkan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat membantu jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaran…
Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya Polisi, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat di hitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tida…
Tindak pidana penganiayaan termasuk kedalam kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa membuat korban mendapatkan berbagai macam penderitaan yang akan menimpa fisik pada korban serta kondisi psikologis korban juga akan ikut terganggu karena adanya sebabsebab tertentu. Akan tetapi dengan adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara y…
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk Non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan …
Negara memiliki kewenangan dalam penguasaan kawasan hutan untuk kemakmurannya seluruh masyarakat Indonesia.Penguasaannya diatur berdasarkan kewenangan dari pemerintah.Sehingga untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan maka setiap orang atau perusahaan haruslah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penguasan terhadap kawasan hutan oleh PT SAL di Desa Pungkat menjadi masalah terhadap masya…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional.…