Filter by
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DENGAN MENYAL…
Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, yang dapat merusak integritas dan keadilan proses demokrasi yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran salah satu ialah pelanggaran netralitas kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Penelitian ini membahas pembuktian tindak pidana pemilu oleh kepala desa d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010447
- Collation
- i, 84 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Muh p
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/puu-xxi/2023 Terkait B…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review yang notabene berfungsi sebagai negative legislator kerap kali dilampaui dengan putusan-putusan yang bersifat mengatur dan menambah norma baru. Dalam praktiknya terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peran sebagai negative legislator membuat putusan yang bersifat positive legislature. Dari banyak putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022176
- Collation
- i, 191 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Hen a
Narkotika Nasional Dalam Penempatan Pecandu Narkotika Di Panti Rehabilitasi …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau yang menuntut penanganan komprehensif, termasuk penempatan pecandu narkotika di panti rehabilitasi. Namun, koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021138
- Collation
- i, 145 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.04 Her k
Kepastian Hukum Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Perikatan (studi Terhadap…
Klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sesuai asas pacta sunt servanda, klausul arbitrase menjadi undang- undang bagi para pihak. Dengan adanya klausul arbitrase, memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan menganalisis kewenangan pengadi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021021
- Collation
- i, 121 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Min k
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Dalam Melakukan Proses Huku…
Kewenangan PPNS Keimigrasian secara jelas tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Secara spesifik ketentuan mengenai tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peny…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021072
- Collation
- 136 Hlm.; 29 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 304.82 Irs k
Politik Hukum Terkait Dengan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam P…
Pasca Mahkamah Konstitusi membahas beberapa putusan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan dimana Mahkamah menambah norma/frasa perbedaan pendapat di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut. Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022234
- Collation
- 184 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography