Secara normatif, Paradigma pemidanaan pada Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya bersifat menghukum (retributif) kini berubah menjadi paradigma merestorasi (restorative justice) pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahruan hukum inilah yang merupakan ide baru untuk menghindari penjatuhan pidana secara litigasi bagi anak-anak yang masih di bawah pengampuan secara Hukum. Penelit…
Seiring dengan perubahan dalam dunia hukum yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Dengan berjalannya waktu serta untuk memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan, ketua Mahkamah Agung mengubah peraturan Nomor 3 tahun 2018 dengan menerapkan E-Litigasi melalu…
Di Indonesia, pertumbuhan lalu lintas didorong oleh meningkatnya kebutuhan dan pembangunan ekonomi, yang menghasilkan lingkungan transportasi yang ramai dan dinamis. Namun, terlepas dari semakin luasnya jalan dan kendaraan, disiplin berlalu lintas tetap menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pengemudi sering melakukan kesalahan seperti tidak memberi sinyal, tidak tetap berada di lajur kiri y…
Pencurian didefinisikan sebagai tindakan menyimpang yang bertentangan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 367. Dalam KUHP pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan ancaman kekerasan, Sedangkan pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian tersebut menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan o…
Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh praturan yang ada, mulai dari Undang- Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tana…
Masalah Ekonomi dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup. Selain itu, Ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai misalnya melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan fenomena sosial yang tidak pernah ada habisnya untuk diteliti, hal ini dikarenakan tindak pida…
Kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Pbr berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau, yang memuat spanduk bergambar karikatur menyerupai Gubernur Riau dengan tulisan “Tangkap Gubernur Drakula”. Aksi tersebut dianggap telah merendahkan kehormatan pejabat publ…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Penegakan hukum tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari yang melarikan diri setelah menyebakan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian pada korban.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana penerapan dari suatu tindak pidana tabrak lari menurut Pa…
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk posisi geografis Indonesia yang strategis di antara tiga benua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi, kemajuan transportasi, serta pergeseran nilai materialistis yang memengaruhi dinamika peredaran gelap narkotika…