ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya yang bukan hasil korupsi dapat di sita oleh jaksa namun dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukup…
Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah Corona Virus D…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis mengenai ketentuan daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi sering kali baru terungkap setelah waktu yang lama, namun pengaturan daluwarsanya masih merujuk pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum. Hal ini menciptakan benturan fundamental antara a…
h yang kita kenal sebagai masyarakat. Proses Pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu nya tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. tin…
Pembebanan uang pengganti sebagaimana yang didakwakan kepadaterdakwatindak pidana korupsi dalamperkarapidanaNo.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PBRdapatdimaknaisebagaisuatuperbuatan atau upaya yang menguntungkan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat membantu jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaran…
Setiap warga negara Indonesia harus mengikuti hukum positif yang berlaku untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Namun, tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pelalawan, menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, terdapat oknum PNS memanfaat…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis framing pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo pada Majalah Tempo edisi Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing model Gamson dan Modigliani, yang terdiri dari dua perangkat yaitu framing devices dan reasoning devices. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majalah Tem…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj. Kades Mentulik Kec. Kampar Hilir Kiri Kab. Kampar, mengetahui pendapat hakim dalam memutus tindak pidana korupsi uang desa dan ekonomi desa yang dilakukan oleh kepala desa dan memeriksa tanggung jawab kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian nor…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga merambah ke institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas…